Berita > Opini
Bos Lion Air Jadi Dubes di Malaysia, Semoga Pelayanan KBRI Tidak Delay
21 May 2017 22:43:11 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 3590
Ket: Rusdi Kirana
Foto: kompas.com
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Bos maskapai Lion Air, Rusdi Kirana telah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Duta Besar RI di Malaysia, Kamis (18/5), menggantikan Marsekal TNI (Purn.) Herman Prayitno.

Tentunya, harapan masyarakat Indonesia di Malaysia, khususnya para TKI, pelayanan KBRI Kuala Lumpur akan lebih meningkat dan lebih responsif dalam menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi WNI/TKI.

Bukan malah mengalami keterlambatan layanan seperti Lion Air yang selama ini identik dengan keterlambatan jam penerbangan (delay).

Sebagai negara penempatan TKI terbesar, pelayanan KBRI Kuala Lumpur sering menjadi sorotan publik karena keterlambatan layanan akibat kewalahan melayani masyarakat dalam pengurusan dokumen.

Apalagi pada saat bulan puasa dan menjelang lebaran, jumlah pemohon pembaharuan pasport dan SPLP biasanya meningkat drastis karena banyak TKI yang ingin pulang, merayakan lebaran di kampung halaman.

Jika penyebab keterlambatan layanan tersebut akibat kurangnya alat (mesin SIMKIM) serta tidak cukupnya SDM, sebagai mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rusdi Kirana seharusnya mempunyai kemampuan untuk melobi pemerintah pusat agar menambah mesin dan mengirimkan tambahan pegawai untuk KBRI Kuala Lumpur.

Dengan demikian, keterlambatan layanan di KBRI Kuala Lumpur akan bisa diatasi, karena selama ini penyebab utama keterlambatan itu adalah tidak seimbangnya kapasitas layanan dibanding jumlah pemohon.

Sebaliknya, jika Rusdi Kirana tidak memperhatikan masalah yang mungkin hanya dianggap ‘masalah teknis’ ini, antrian panjang – berjubel, akan terus menjadi pemandangan sehari-hari di KBRI Kuala Lumpur, seperti terlantarnya penumpang di bandara akibat Lion Air delay.

Di sisi lain, keberanian Rusdi yang secara terus terang meminta jabatan Dubes di Malaysia ke Jokowi karena (katanya) terpanggil untuk mengurusi TKI patut diapresiasi dan layak ditunggu implementasinya secara nyata.

Jika bisa berjalan, program Rusdi soal pengembangan diri agar tidak selamanya berada di Malaysia dan para TKI (katanya) diharapkan bisa membuka UKM di negeri sendiri bisa menjadi jawaban atas kegelisahan anak bangsa yang selama ini terpaksa mengais rezeki di negeri tetangga karena di negeri sendiri nyaris tak ada kesempatan bekerja dan berkarya.

Meski demikian, program peningkatan pelayanan KBRI terhadap masyarakat harus tetap menjadi prioritas Rusdi. Sebagai perwakilan pemerintah, melayani masyarakat bukan sekadar aktivitas dan rutinitas bekerja, tetapi merupakan tanggung jawab sebagaimana perintah konstitusi negara.




(FK, 21/05)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh